Bakamla Helvetia

Loading

Langkah-langkah Identifikasi Kapal Ilegal yang Perlu Dilakukan oleh Otoritas Maritim Indonesia

Langkah-langkah Identifikasi Kapal Ilegal yang Perlu Dilakukan oleh Otoritas Maritim Indonesia


Identifikasi kapal ilegal merupakan salah satu tugas penting yang harus dilakukan oleh Otoritas Maritim Indonesia. Langkah-langkah identifikasi kapal ilegal ini sangatlah vital untuk menjaga keamanan dan kedaulatan perairan Indonesia.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, langkah-langkah identifikasi kapal ilegal harus dilakukan secara cermat dan tepat. “Kita harus memiliki metode yang jelas dan terukur dalam mengidentifikasi kapal ilegal di perairan Indonesia,” ujarnya.

Pertama-tama, otoritas maritim harus melakukan pemantauan secara intensif terhadap kapal-kapal yang masuk ke perairan Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti sistem pemantauan satelit atau radar laut.

Selain itu, pemeriksaan dokumen dan identitas kapal juga merupakan langkah penting dalam identifikasi kapal ilegal. “Kita harus memastikan bahwa setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia memiliki dokumen dan izin yang lengkap dan sah,” tambah Kepala Bakamla.

Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan fisik terhadap kapal-kapal yang mencurigakan. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah kapal tersebut memenuhi standar keselamatan dan keamanan laut yang ditetapkan.

Selain itu, kerja sama antar lembaga terkait juga sangat diperlukan dalam identifikasi kapal ilegal. Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas), Marsekal Muda TNI Bagus Puruhito, menekankan pentingnya sinergi antara Bakamla, Basarnas, dan lembaga terkait lainnya dalam menjaga keamanan perairan Indonesia.

Dengan langkah-langkah identifikasi kapal ilegal yang cermat dan tepat, diharapkan Otoritas Maritim Indonesia dapat mengatasi masalah kapal ilegal yang merugikan kedaulatan negara. Sebagai negara maritim, Indonesia harus mampu menjaga perairannya dari ancaman kapal ilegal yang dapat merusak sumber daya laut dan merugikan nelayan lokal.