Bakamla Helvetia

Loading

Archives May 2025

Berita Terkini

Implementasi Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) di Indonesia


Implementasi Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) di Indonesia telah menjadi perbincangan hangat dalam beberapa tahun terakhir. UNCLOS merupakan kesepakatan internasional yang mengatur berbagai aspek hukum laut, termasuk hak dan kewajiban negara-negara yang berbatasan dengan laut.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, implementasi UNCLOS di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara terhadap wilayah lautnya. “UNCLOS memberikan kerangka hukum yang jelas tentang batas-batas wilayah laut suatu negara, sehingga sangat penting bagi Indonesia untuk menerapkannya dengan baik,” ujar Susi Pudjiastuti.

Namun, meskipun UNCLOS telah diratifikasi oleh Indonesia sejak tahun 1982, implementasinya masih belum optimal. Banyak masalah terkait dengan penegakan hukum laut, pengelolaan sumber daya laut, serta penyelesaian sengketa maritim yang masih menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Center for Law of the Sea (ICLOS), Budy P. Resosudarmo, “Implementasi UNCLOS di Indonesia harus ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas SDM, penegakan hukum yang lebih kuat, serta kerjasama antar lembaga terkait agar dapat menghasilkan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan.”

Dalam menghadapi tantangan implementasi UNCLOS, pemerintah Indonesia perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga internasional dan negara-negara lain yang juga merupakan pihak konvensi ini. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan implementasi UNCLOS di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan efisien demi kepentingan kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya laut negara.

Sebagai negara maritim yang memiliki kekayaan laut yang melimpah, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan mengelola sumber daya lautnya sesuai dengan ketentuan UNCLOS. Dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, implementasi UNCLOS di Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menjaga keberlanjutan laut dan sumber daya alamnya.

Berita Terkini

Reformasi Struktural Bakamla untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Tugas Maritimnya


Reformasi struktural Bakamla untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tugas maritimnya menjadi sorotan penting dalam upaya peningkatan kinerja lembaga yang bertugas menjaga keamanan laut Indonesia. Bakamla yang merupakan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, harus terus melakukan perubahan dalam struktur organisasi dan tata kelola agar dapat lebih responsif dan efektif dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, reformasi struktural merupakan langkah penting untuk mengoptimalkan kinerja Bakamla dalam menjaga keamanan laut Indonesia. Dalam sebuah wawancara, beliau menyatakan, “Dengan melakukan reformasi struktural, kita dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas tugas maritim Bakamla sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.”

Salah satu upaya reformasi struktural yang dilakukan oleh Bakamla adalah dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus H. Purnomo, yang menyatakan, “Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kunci utama dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga maritim seperti Bakamla.”

Selain itu, reformasi struktural juga meliputi perbaikan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mendukung operasional Bakamla di lapangan. Menurut Direktur Utama PT Telkom Indonesia, Ririek Adriansyah, “Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dapat membantu Bakamla dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas tugas maritimnya.”

Dengan adanya upaya reformasi struktural yang terus dilakukan, diharapkan Bakamla dapat semakin mampu menjaga keamanan laut Indonesia dengan lebih baik dan efektif. Hal ini tentu akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan ekonomi maritim Indonesia serta menjaga kedaulatan negara di laut. Sebagai masyarakat Indonesia, kita berharap agar Bakamla terus melakukan inovasi dan perubahan untuk meningkatkan kinerjanya demi kebaikan bersama.