Peran Hukum Laut dalam Penanganan Tindak Pidana di Perairan Indonesia

Peran hukum laut dalam penanganan tindak pidana di perairan Indonesia sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah maritim kita. Hukum laut merupakan aturan yang mengatur segala aktivitas yang terjadi di lautan, mulai dari transportasi laut, eksploitasi sumber daya alam, hingga penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di perairan.

Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum laut dari Universitas Indonesia, “Hukum laut merupakan fondasi yang kuat dalam menjaga kedaulatan negara di perairan Indonesia. Peran hukum laut tidak hanya sebatas mengatur aktivitas ekonomi di laut, namun juga dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di perairan kita.”

Dalam penanganan tindak pidana di perairan Indonesia, peran hukum laut tidak bisa dipandang remeh. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, kasus pencurian ikan dan penangkapan ilegal masih sering terjadi di perairan Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih ketat dalam menangani tindak pidana di laut.

“Peran hukum laut sangat penting dalam menjamin keberlanjutan sumber daya laut kita. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan tindak pidana di perairan Indonesia bisa diminimalisir,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative, Rasio Ridho Sani.

Selain itu, penegakan hukum laut juga berperan dalam melindungi kepentingan nasional Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap lingkungan laut serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya laut.

Dengan demikian, peran hukum laut dalam penanganan tindak pidana di perairan Indonesia sangatlah krusial. Diperlukan kerjasama antara aparat penegak hukum, instansi terkait, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di laut. Hukum laut bukan hanya sekadar aturan, namun juga sebagai landasan moral dalam menjaga keberlangsungan kehidupan laut dan kepentingan negara secara keseluruhan.